Kapolda Sulteng Hadiri Coffee Morning Bersama Menteri P2MI di Palu

-Nasional, News-
oleh

— Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Dr. , didampingi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum () Kombes Pol. Parojahan Simanjuntak, menghadiri acara coffee morning yang digelar di Kampoeng Nelayan Restaurant, Kota , pada Senin (18/11/2024). 

Acara ini turut dihadiri oleh Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), beserta rombongan, dalam rangka kunjungan kerja di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mensosialisasikan kebijakan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia.

Baca Juga:  Pimpin Anev Pasca Pilkada, Kapolda Sulteng: Tetap Waspada Walaupun Situasi Relatif Aman dan Kondusif

Selain itu, turut mendampingi Pjs. Gubernur Sulteng Dra. Novalina, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah Dr. Bambang Hariyanto, Kasrem 132/Tdl, Kolonel Inf Antonius Totok Chrishardjoko.

Dalam acara tersebut, Menteri P2MI menyampaikan pentingnya upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, yang merupakan salah satu yang memerlukan perhatian serius, mengingat tingginya angka pekerja migran yang berangkat ke luar negeri setiap tahunnya. 

Baca Juga:  Sentuhan Kemanusiaan, Satgas Madago Raya Serahkan Bantuan Warga Disabilitas di Poso

Menteri juga mengajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bekerja sama dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan yang optimal bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya yang berasal dari Sulawesi Tengah.

Sementara itu, , Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, menyatakan dukungannya terhadap upaya perlindungan pekerja migran, yang juga berfokus pada pencegahan perdagangan orang (TPPO) dan masalah lainnya yang sering kali terkait dengan migrasi pekerja. 

Baca Juga:  Satgas Madago Raya Berbagi Kasih, Bagikan Seragam Merah Putih untuk Anak di Wilayah Operasi

“Kami siap mendukung program-program yang dapat melindungi warga negara kita yang bekerja di luar negeri khususnya pekerja dari provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Kapolda.

Selain sosialisasi, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan kementerian terkait dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan pekerja migran Indonesia.

banner

Komentar