Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam, Polri Pecat Irjen EHS di Sidang KKEP

-Nasional, News-
oleh

NESIA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap EHS setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026). Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Karo Penmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk Polri dalam menegakkan dan kode etik terhadap setiap anggota yang melakukan .

Menurutnya, penindakan tersebut sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam. Upaya membangun kepercayaan harus dimulai dengan menjaga integritas setiap personel Polri.

Baca Juga:  Jatanras Polda Sulteng Bekuk Pelaku Spesialis Pencurian ECU Mobil di 23 TKP

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Proses penegakan kode etik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo.

Sidang KKEP berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan , termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan EHS.

Dalam persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses atau penyadapan menggunakan akses maupun perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Majelis kemudian menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta sanksi administratif PTDH berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Momen Hut ke-73 Polairud, Kapolda Sulteng Mendapatkan Brevet Bhayangkara Bahari

Trunoyudo menegaskan, penegakan aturan internal Polri berlaku sama bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Terkait pengajuan banding, Polri akan membentuk Komisi Banding sesuai mekanisme Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Setelah putusan PTDH, EHS juga akan kembali ke untuk menjalani proses pidana.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang menyaksikan langsung persidangan menilai proses KKEP telah berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebut seluruh pihak mendapat kesempatan menyampaikan keterangan, menghadirkan saksi, hingga mengajukan pembelaan. 

Baca Juga:  Peringati Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun, Pemprov Sulteng Gelar Upacara dan Syukuran

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung sudah sesuai aturan. Kredibilitas persidangan tetap terjaga,” katanya.

Trunoyudo menambahkan, sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pekan depan. Ia juga mengapresiasi masyarakat dan yang terus memberikan kritik serta masukan sebagai bagian dari pengawasan publik. 

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi media dan masyarakat luas. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai harapan masyarakat,” tutupnya.

banner

Komentar