PALU NESIA – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Januari 2026. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja Polri sepanjang 2025, sekaligus memperkuat dukungan terhadap agenda keamanan nasional dan program strategis pemerintah.
Dalam paparannya, Kapolri menyampaikan capaian signifikan di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Pada 2025, Polri menangani 5.395 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), dengan 2.939 perkara di antaranya berhasil diselesaikan, sebagai bagian dari upaya merespons keresahan publik terhadap kejahatan konvensional.
Di bidang pemberantasan narkoba, Polri mencatat pengungkapan 48.417 kasus dengan 64.046 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, aparat menyita barang bukti senilai Rp41 triliun yang diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 1,79 miliar jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
Sementara itu, terkait penanggulangan terorisme, Indonesia dinilai berhasil mempertahankan status zero attack atau nihil serangan sejak 2023 hingga 2025. Keberhasilan ini dicapai melalui kombinasi pendekatan lunak (soft approach) dan penegakan hukum tegas (hard approach) yang terus dijalankan secara berkelanjutan.
Polri juga menaruh perhatian serius pada kejahatan berbasis digital. Sepanjang 2025, sebanyak 665 perkara judi online berhasil diungkap, lebih dari 241 ribu situs diblokir, serta aset senilai Rp1,5 triliun disita. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen Polri menjaga ruang siber yang aman dan sehat bagi masyarakat.
Selain aspek keamanan, Kapolri menegaskan kontribusi Polri dalam mendukung program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan dan gizi. Polri memfasilitasi lahan 1,37 juta hektar untuk penanaman jagung dengan hasil produksi mencapai 3,57 juta ton pakan ternak, serta membangun 18 gudang ketahanan pangan berstandar Bulog di 12 Polda, dengan target 28 gudang hingga akhir 2026.
Program makan bergizi juga menjadi sorotan.
Kapolri menyebut Polri berhasil melampaui target pembangunan Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG). Dari target awal 100 unit, Polri telah merealisasikan pembangunan 1.160 unit SPPG di berbagai wilayah.
Dalam forum tersebut, isu reformasi internal dan kedudukan Polri turut dibahas. Sejumlah fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sesuai TAP MPR Nomor VII Tahun 2000, sekaligus menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan anggota sebagai faktor penunjang integritas dan profesionalisme di lapangan.
Menutup rapat, Kapolri menyampaikan refleksi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat.
“Kami tentunya menyadari bahwa kami jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengucapkan mohon maaf apabila masih terdapat pelaksanaan tugas Polri yang belum memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan agar transformasi Polri Presisi terus berjalan, bertepatan dengan lima tahun masa kepemimpinannya yang jatuh pada 27 Januari 2026.
Komentar