Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam, Polri Pecat Irjen EHS di Sidang KKEP

-Nasional, News-
oleh

NESIA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat () terhadap EHS setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di , Selasa (17/11/2026). Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik terhadap setiap anggota yang melakukan .

Menurutnya, penindakan tersebut sejalan dengan melalui konsep Bersih ke Dalam. Upaya membangun kepercayaan harus dimulai dengan menjaga integritas setiap personel Polri.

Baca Juga:  Kapolsek Poso Pesisir Selatan Ajak Pelajar Jauhi Narkoba dan Paham Radikal

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Proses penegakan kode etik dilaksanakan secara , transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo.

Sidang KKEP berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan EHS.

Dalam persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal atau penyadapan menggunakan akses maupun perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Majelis kemudian menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta sanksi administratif PTDH berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Satgas Madago Raya Ajak Warga Kotarindau Tolak Paham Radikalisme

Trunoyudo menegaskan, penegakan aturan internal Polri berlaku sama bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Terkait pengajuan banding, Polri akan membentuk Komisi Banding sesuai mekanisme Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Setelah putusan PTDH, EHS juga akan kembali ke Bareskrim untuk menjalani proses pidana.

Sementara itu, Komisioner Mohammad Choirul Anam yang menyaksikan langsung persidangan menilai proses KKEP telah berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebut seluruh pihak mendapat kesempatan menyampaikan keterangan, menghadirkan saksi, hingga mengajukan pembelaan. 

Baca Juga:  Upaya Pencegahan Radikalisme, Dai Polri Jalin Sinergi dengan Ta'mir Masjid Ar-Rahman Parigi Barat

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung sudah sesuai aturan. Kredibilitas persidangan tetap terjaga,” katanya.

Trunoyudo menambahkan, sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pekan depan. Ia juga mengapresiasi masyarakat dan yang terus memberikan kritik serta masukan sebagai bagian dari pengawasan publik. 

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi media dan masyarakat luas. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai harapan masyarakat,” tutupnya.

banner

Komentar