Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam, Polri Pecat Irjen EHS di Sidang KKEP

-Nasional, News-
oleh

NESIA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap EHS setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026). Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk Polri dalam menegakkan dan kode etik terhadap setiap anggota yang melakukan .

Menurutnya, penindakan tersebut sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam. Upaya membangun kepercayaan harus dimulai dengan menjaga setiap personel Polri.

Baca Juga:  Da'i Polri Ajak Jamaah Masjid Al Fathu Poso Pesisir Tingkatkan Keimanan

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Proses penegakan kode etik dilaksanakan secara , transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo.

Sidang KKEP berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan EHS.

Dalam persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses atau penyadapan menggunakan akses maupun perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Majelis kemudian menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta sanksi administratif PTDH berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Sambangi Kades, Dai Polri Gencarkan Edukasi Bahaya Radikalisme di Desa Towera 

Trunoyudo menegaskan, penegakan aturan internal Polri berlaku sama bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Terkait pengajuan banding, Polri akan membentuk Komisi Banding sesuai mekanisme Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Setelah putusan PTDH, EHS juga akan kembali ke untuk menjalani proses pidana.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang menyaksikan langsung persidangan menilai proses KKEP telah berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebut seluruh pihak mendapat kesempatan menyampaikan keterangan, menghadirkan saksi, hingga mengajukan pembelaan. 

Baca Juga:  Langkah Positif untuk Warga Binaan di Poso, Pembuatan SIM Sebagai Bagian dari Reintegrasi Sosial

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung sudah sesuai aturan. Kredibilitas persidangan tetap terjaga,” katanya.

Trunoyudo menambahkan, sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pekan depan. Ia juga mengapresiasi masyarakat dan yang terus memberikan kritik serta masukan sebagai bagian dari pengawasan publik. 

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi media dan masyarakat luas. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai harapan masyarakat,” tutupnya.

banner

Komentar