Kapolda Sulteng Hadiri Coffee Morning Bersama Menteri P2MI di Palu

-Nasional, News-
oleh

Palu Nesia — Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, didampingi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol. Parojahan Simanjuntak, menghadiri acara coffee morning yang digelar di Kampoeng Nelayan Restaurant, Palu, pada Senin (18/11/2024). 

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perlindungan Indonesia (P2MI), beserta rombongan, dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mensosialisasikan kebijakan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia.

Baca Juga:  Hut Polairud ke-73, Kapolda Sulteng Panen Perdana Buah Melon dan Tabur Ribuan Benih Ikan

Selain itu, turut mendampingi Pjs. Dra. Novalina, Kepala Kejaksaan Tinggi () Sulawesi Tengah Dr. Bambang Hariyanto, Kasrem 132/Tdl, Kolonel Inf Antonius Totok Chrishardjoko.

Dalam acara tersebut, Menteri P2MI menyampaikan pentingnya upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, yang merupakan salah satu yang memerlukan perhatian serius, mengingat tingginya angka pekerja migran yang berangkat ke setiap tahunnya. 

Baca Juga:  Dukung Pemulihan Psikologis, Satgas Madago Raya Gelar Hipnoterapi bagi Siswa SMP dan Warga Poso

Menteri juga mengajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bekerja sama dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan yang optimal bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya yang berasal dari Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, menyatakan dukungannya terhadap upaya perlindungan pekerja migran, yang juga berfokus pada pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan masalah lainnya yang sering kali terkait dengan migrasi pekerja. 

Baca Juga:  Rohaniawan Kamtibmas Ajak Pelajar SMK Negeri 2 Poso Bangun Toleransi dan Kedamaian

“Kami siap mendukung program-program yang dapat melindungi negara kita yang bekerja di luar negeri khususnya pekerja dari provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Kapolda.

Selain , pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan kementerian terkait dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan pekerja migran Indonesia.

banner

Komentar